Memahami Reformasi Pajak Aset Digital Terbaru di Belanda yang Picu Perdebatan

– Investor mata uang digital di Belanda berpotensi menghadapi perubahan besar dalam langkah pajak atas aset investasi dihitung, setelah parlemen negara itu menyetujui reformasi nan bakal mengubah skema pungutan untuk tabungan dan investasi.

Reformasi tersebut memicu perdebatan panas di organisasi kripto, terutama lantaran membuka kemungkinan pajak dikenakan berasas untung nan belum direalisasi. Ini merupakan sebuah pendapat nan oleh sebagian penanammodal dianggap dapat memaksa penjualan aset hanya untuk bayar tanggungjawab pajak.

Rancangan patokan berjulukan Actual Return on Box 3 Act disetujui Dewan Perwakilan (House of Representative) pada 12 Februari dengan support 93 dari 150 anggota. Aturan ini ditargetkan mulai bertindak pada 2028, namun tetap memerlukan persetujuan Senat Belanda sebelum resmi menjadi undang-undang.

Di Belanda, pajak penghasilan pribadi dibagi ke dalam tiga ‘box’. Box 1 mencakup pendapatan dari pekerjaan, kepemilikan rumah dan pensiun. Box 2 bertindak untuk kepemilikan saham besar (umumnya 5 persen alias lebih). Sementara Box 3, nan relevan bagi penanammodal kripto, mencakup tabungan dan investasi seperti saham, obligasi, properti penanammodal dan aset kripto.

Isu nan membikin banyak penanammodal resah bukan semata besaran tarif. Di media sosial, salah satu analis papan atas mata uang digital Belanda, ialah Michael van de Poppe menyuarakan keberatannya, menyoroti bahwa pajak atas unrealized gains dianggap susah diterima di kelas aset nan volatil seperti kripto.

Komentar bersuara keras itu sigap menyebar, seiring kekhawatiran bahwa pergerakan nilai token bisa menimbulkan tagihan pajak saat nilai sedang tinggi, lampau jatuh sebelum pajak dibayarkan.

Namun, menurut Jan Scheele, ahli bicara Blockchain Netherlands Foundation (BCNL), nomor 36 persen nan ramai diperdebatkan sebenarnya bukan perihal baru. Perubahan besarnya ada pada metode perhitungan.

Ia menjelaskan bahwa sistem Box 3 selama ini menerapkan pajak berasas imbal hasil “fiktif” (deemed/fictitious return) nan ditetapkan otoritas pajak setiap tahun, terlepas dari apakah penanammodal betul-betul menjual aset alias merealisasikan keuntungan.

Dalam kerangka reformasi terbaru, fokusnya bergeser dari kalkulasi imbal hasil fiktif menjadi pajak berasas ‘actual returns’. Scheele menilai, secara prinsip, langkah ini membikin sistem lebih dekat dengan realitas ekonomi dan menjawab keadilan nan telah lama dipersoalkan, termasuk melalui putusan pengadilan tertinggi Belanda mengenai kelaziman pemajakan berbasis return fiktif.

Meski terdengar lebih ‘adil’ di atas kertas, dampaknya bagi penanammodal mata uang digital bisa sangat berjuntai pada kondisi pasar dan struktur portfolio masing-masing. Scheele memperingatkan bahwa pada fase bull market nan kuat, pemajakan atas return aktual dapat menghasilkan beban pajak efektif nan lebih tinggi dibanding rezim lama. Sebaliknya, pada tahun nan lesu alias saat pasar turun, beban pajak dapat lebih ringan lantaran return negatif ikut diperhitungkan, meski mekanismenya mempunyai batasan.

Baca Juga: Resto Fast Food Ini Alami Lonjakan Penjualan Pasca Terima Pembayaran via Bitcoin

Dalam rancangan patokan tersebut, kerugian dapat dibawa ke depan tanpa pemisah waktu untuk mengimbangi untung di masa mendatang, tetapi ada periode €500 sebelum kerugian dapat diakui. Di sisi lain, tidak ada pengembalian pajak untuk tahun dengan return negatif. Detail teknis inilah nan membikin pengalaman penanammodal bisa berbeda jauh antara satu orang dan lainnya, terutama di aset dengan volatilitas tinggi.

Dari sisi industri, kritik nan paling tajam datang dari kekhawatiran ‘pajak sebagai balasan bagi penanammodal nan sukses’. Robin Singh, CEO perusahaan perangkat lunak pajak mata uang digital Koinly, menyebut sistem itu berpotensi menjadi semacam ‘success penalty’.

Dalam pandangannya, penanammodal bisa saja betul secara teknologi dan timing, tetapi jika tidak mempunyai persediaan likuid di luar mata uang digital untuk menutup pajak, mereka terpaksa menjual sebagian kepemilikan, nan pada akhirnya mengurangi keahlian portofolio untuk bertumbuh lewat pengaruh compounding.

Singh juga menyoroti skenario nan dianggap paling berbahaya, ialah penilaian pajak menggunakan tanggal valuasi tertentu, sementara nilai mata uang digital bisa berubah tajam sebelum tenggat pembayaran. Jika aset turun besar setelah tanggal penilaian namun sebelum pajak jatuh tempo, penanammodal dapat menghadapi situasi di mana kewajiban pajak mencerminkan ‘keuntungan’ nan sudah menguap.

Scheele mengakui resiko ini sebagai karakter struktural sistem Belanda nan berjuntai pada tanggal valuasi tetap, penurunan nilai setelahnya tidak mengubah kalkulasi tahun tersebut, walaupun kerugian bisa tercermin pada tahun pajak berikutnya.

Artinya, guncangan nilai jangka pendek di antara tanggal valuasi dan pembayaran praktis ‘ditanggung wajib pajak’, dan ini makin sensitif di aset volatil seperti kripto.

Di tengah perdebatan, sebagian warganet apalagi mendorong penanammodal untuk pindah yurisdiksi. Meski begitu, Scheele menekankan bahwa Belanda selama ini memposisikan diri sebagai negara nan relatif ramah penemuan di Eropa.

Ia menilai stabilitas kebijakan, kepastian, dan predikbilitas pajak aset digital bakal menjadi kunci agar Belanda tetap kompetitif, sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan, kekuatan norma dan daya tarik bagi kewirausahaan teknologi.

Adopsi mata uang digital di Belanda sendiri tergolong tinggi di Eropa. Sebuah survei pada 2025 menyebut sekitar 22 persen penduduk Belanda pernah membeli mata uang digital dan 17 persen tetap memegang aset digital, menempatkan rumor pajak Box 3 ini sebagai topik nan menyentuh pedoman pengguna nan besar, bukan sekadar niche komunitas.