Kamboja Perangi Scam Kripto dengan UU Baru

– Parlemen Kamboja resmi mengesahka undang-undang baru nan menargetkan kompleks penipuan, termasuk nan melibatkan aset kripto. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan maraknya aktivitas scam nan selama ini mencoreng reputasi negara tersebut.

Senat Kamboja menyetejui rancangan undang-undang ini secara bulat, dengan seluruh 58 personil memberikan bunyi setuju tanpa perubahan. Jika disahkan oleh raja, patokan ini bakal mulai bertindak dengan ancaman balasan nan cukup berat.

Pelaku penipuan bisa menghadapi balasan penjara antara dua hingga lima tahun, serta denda hingga US$ 125.000. Hukuman tersebut dapat meningkat dua kali lipat jika kejahatan dilakukan secara berkelompok alias melibatkan banyak korban.

Pemerintah menyebut undang-undang ini dirancang untuk menutup celah dalam izin sebelumnya, nan dinilai belum cukup efektif menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

Selain itu, patokan ini juga bermaksud memperkuat kerja sama dalam penegakan norma serta meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari penipuan digital nan semakin kompleks.

Langkah ini penting, mengingat dalam beberapa tahun terakhir Kamboja sering disorot mengenai keberadaan “scam compounds” nan beraksi dalam skala besar.

Baca Juga: DPR Khawatir Dana Kripto RI “Kabur” ke Platform Asing

Tekanan Internasional Berlanjut

Laporan sebelumnya dari pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa kasus penipuan di Kamboja kerap diremehkan sebagai sengketa tenaga kerja, tanpa penindakan terhadap operator utama.

Namun belakangan, tekanan internasional mulai meningkat.

Inggris telah menjatuhkan hukuman terhadap operator scam berbasis di Kamboja, sementara pemerintah setempat juga mengekstradisi seorang pemimpin sindikat ke China. Pengesahan undang-undang ini menunjukkan adanya perubahan sikap nan lebih tegas.

Realitas di Balik Compounds

Di kembali operasi penipuan tersebut, terdapat sisi gelap nan jarang terlihat.

Laporan PBB sebelumnya mengungkap bahwa banyak pekerja di dalam kompleks scam sebenarnya merupakan korban perdagangan manusia. Mereka dipaksa bekerja, dikurung dan tidak mempunyai kebebasan untuk keluar.

Fasilitas tersebut apalagi dirancang seperti lingkungan tertutup lengkap, dengan tempat tinggal, restoran, hingga hiburan, sehingga para pekerja tidak perlu meninggalkan area tersebut selama berbulan-bulan.

Kendati demikian, efektivitas dari undang-undang ini bakal sangat berjuntai pada penerapan di lapangan, terutama dalam menindak tokoh utama di kembali jaringan nan selama ini beraksi secara luas.